DPRD Jatim Siap Bantu Pengembangan Industri di Madura
Jumat, 09 April 2010 05:31
LINTAS INDONESIA  - infrastruktur tata ruang, setelah jembatan suramadu sembilan bulan beroperasi, Dewan dari Dapil XI ini ber-upaya menganggarkan dana sharing kepada BPWS agar pengembangan berjalan maksimal.Pernyataan tersebut dilontarkan Haryono Abdul Bari anggota DPRD Jatim Dapil XI Jawa Timur, Rabu siang (07/04) saat melakukan kunjungan ke kantor BPWS di dekat Jembatan Suramadu Surabaya.

Kunjungan ini bagian dari reses menyerap aspirasi BPWS.Untuk melakukan langkah strategis pengembangan kawasan suramadu.

“Kita berusaha dan akan mengupayakan bantuan anggaran agar BPWS bisa bekerja maksimal. Nanti akan kita berikan rekomendasi kepada Gubenur Jatim dan Panitia Anggaran DPRD Jatim agar bisa dibantu mengembangkan kawasan. Agar ada akselerasi pembangunan Madura,” ujar Haryono Abdul Bari yang
juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur.

Menurutnya, DPRD Jatim dari Dapil XI juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, untuk menanyakan perihal anggaran. Dimana posisi BPWS masih masuk dalam anggaran Kementrian PU. Perihal ini dalam rangka mempertegas posisi BPWS bisa bekerja maksimal
mengembangkan suramadu.

“Kami anggota DPRD Jatim, Dapil XI akan
mengirimkan surat kepada Kementrian PU melalui pimpinan DPRD Jatim.
Dimana kami akan menanyakan dan mengklarifikasi posisi dan pelaksanaan
peran BPWS untuk segera bekerja maksimal,” kata Gus Yono biasa temen dan
koleganya memanggil.

Haryono Abdul Bari, kader Demokrat
mengatakan perlu penanganan program jangka pendek dan panjang. Dimana
saat ini kita fokus pada jangka pendek dahulu, yakni membangun kaki-kaki
di sekitar wilayah suramadu. Terutama pembangunan infrastruktur dan
pembebasan lahan tanah di sekitar suramadu.

“Setelah selesai infrastruktur, selanjutnya mengarah pada pembangunan industrialisasi.
Baik industri besar maupun kecil yang mengarah ke ekspor dan impor.
Tentunya jika ini berjalan mulus, maka pembangunan Madura secara umum
akan segera terlaksana dan dirasakan masyarat,” tambah Haryono Abdul
Bari dengan nada optimis.

Sementara itu, Edy Purwanto Kepala BPWS
mengatakan, pengembangan kawasansuramadu masih terkendala masalah dana
yang belum turun. Pihaknya sangat berharap dan berterima kasih, jika
nantinya DPRD Jawa Timur bisa membantu menganggarkan dana.

“Hal ini tentunya akan mempercepat pengembangan kaki-kaki kawasan suramadu.
Apapun bentuknya apakah dana hibah maupun sharing, BPWS sangat berharap.
Dimana nanti kami akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, agar
sharing Propinsi Jatim disingkronkan,” ujar Edy Purwanto.

Selain masalah belum adanya dana dari Pemerintah Pusat, BPWS juga memiliki
beberapa kendala tehnis dilapangan. Diantaranya pembebasan lahan dan
belum terlaksana-nya pelayanan satu atap. Masalah ini akan segera kita
selesaikan segera, agar tidak menggangu jalannya pengembangan suramadu.

“Pembebasan lahan memerlukan peraturan khusus mengingat masyarakat mematok harga
terlalu mahal. Perihal pelayanan satu atap dilakukan demi kelancaran
proses perijinan,” terang Edy Purwanto.

Menurutnya, bentuk pelayan satu atap ini bukan meninggalkan Pemeritah Kabupaten/Kota, namun
tetap melibatkan pegawai daerah setempat. Ini perlu dikoordinasikan
lebih intens lagi, agar tidak ada kecurigaan dari semua pihak.

“Ini bagian dari upaya BPWS untuk menjadikan industrialisasi memiliki
kepastian hukum. Jika ada kepastian dalam masalah perijinan dan
keamanan, tentunya akan mampu menyedot investasi masuk ke Madura.
Kegiatan investasi akan mampu menyiapkan lapangan kerja dan
kesejahteraan,” tambahnya.

Dalam kegiatan kunjungan reses ke BPWS ini, hadir sebanyak enam anggota DPRD Jatim Dapil XI. Diantaranya, Achmad Iskandar (PD), Haryono Abdul Bari (PD), Rasyaf Manaf (PKNU),
Hasan Asyari (PPP), Adi Nawardi (PKB) dan Nizar Zahro (PKNU). Sedangkan
berhalangan hadir Malik Effendi (PAN), RB. Zainal Arifin (Golkar),
Zairina (Hanura) dan Badrut Tamam (PKB).( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )
 
Baner