Lintasindonesia-Perkara mal Praktek yang sudah lama tidak diselesaikan oleh penegak hukum kini diadukan kepada Lembaga swadaya masyarakat Jaringan Pemantau Badan Usaha Indonesia (JPBU-I) yang beralamat di Jalan raya Bekasi KM 18 Cakung jakarta Timur. Ketua LSM Jaringan Pemantau Badan Usaha Indonesia Mat Adi saat ditemui di kantornya mengatakan “ Betul, kami mendapatkan surat permohonan dari Ide Syamsudin soal perkara mal praktek yang dialami Anaknya “

“mungkin Ide Syamsudin sudah tidak percaya dengan lembaga pemerintah akhirnya perkara ini diadukan kepada kami, sebenarnya perkara ini sudah lama, dari tahun 2008, sampai sekarang belum ada penyelesaian” Tambahnya.

Kejadian ini berawal saat anaknya yang bernama Ellyna Fitri sakit perut kemudian dibawa berobat ke RM Sakit Ibnu Air Molek kabupaten Indragiri hulu. Dari keterangan Dokter yang piket mengatakan Ellyna Fitri gejala typus.
Setelah itu Ellyna dibawa ke RS Umum Daerah Indra Sari Pematang Reba, Rengat Indragiri Hulu dan diperiksa oleh Dokter yang bernama Dr.Irwanto Bahar.

Dari keterangan Irwanto Bahar mejelaskan Sakit Ellyna Fitri adalah Usus buntu sehingga harus segera di Operasi.
Mat Adi menjelaskan berdasarkan surat Ide Bahwa “Operasi yang dilakukan Dr. Irwanto bahar dengan memotong Usus sepanjang 7 Cm dan dampak dari Operasi tersebut terjadi Infeksi sepanjang 22 Cm sehingga Ellyna dibawa ke RS Awal Bross untuk dilakukan Operasi lagi, karena benang pada jahitan Usus Kolostomi mengalami masalah maka Operasi ke tiga pun dilakukan dengan memotong Usus 6 Cm”  

Di lain kesempatan kami berhasil bertemu Ide Syamsudin, dia juga mengatakan “Operasi anak saya Tanpa minta persetujuan dari kami baik secara tertulis maupun secara Lisan, kami sungguh kecewa dengan sikap Dr. Irwanto bahar dan juga tidak memberikan hasil Diagnosa Penyakit anak saya, semua ditutup-tutupi.  karena sudah lama persoalan ini tidak terselesaikan saya minta bantuan kepada LSM Jaringan Pemantau badan Usaha Indonesia agar membantu kami dalam mencari keadilan dinegeriku tercinta” Tutupnya. (Lindo)

LINTAS INDONESIA - Kasus Ruyati dan Darsem menjadi isu terhangat saat ini, hal ini direspon oleh masyarakat agar pemerintah lebih tanggap  dan cepat dalam menyelesaikan sesuatu hal yang terjadi  pada TKI kita dinegara lain, bagaimana pun hal itu merupakan warga kita yang mengadu nasib dinegara lain, diplomasi dan lobi-lobi harus lebih dikedepankan karena belum tentu juga mereka bersalah disana

Karena hal ini sering terjadi membuat  pemerintah harus bergerak cepat untuk dapat membantu para pahlawan Devisa itu agar tidak dipermainkan dinegara dimana dia ditempatkan, perlu perlindungan dari Negara kita.

”Kemenkumham akan membentuk tim 20 dikirim ke arab Saudi untuk mempelajari hukum, budaya , ekonomi dan peradaban disana,"Ujar Patrialis Akbar Menteri Hukum dan Ham saat memberi sambutan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan MUI dengan judul Hukum qishas dan nasib tenaga kerja kita diluar Negeri dihotel Sahid Jakarta.

Karena berbeda budaya  dengan kita  bisa menjadi masalah disana.

Lintas Indonesia - Jakarta. -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Raker Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, Di Hotel Borobudur, Jakarta. Senin (20/06) sampai dengan Rabu (22/06).

Raker bertujuan untuk membuat persamaan perspektif antar instansi dalam penanganan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) dan memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan jajarannya dengan Kepolisian, Kejaksaan serta instansi lain yang terkait.

Dalam catatan penanganan pelanggaran dan penyelesaian tindak pidana pemilu antara pengawas pemilu, KPU di daerah dan instansi penegak hukum, ditemukan kenyataan bahwa sebagian besar praktek di daerah masih belum terjalin koordinasi dan sinergi yang memadai di antara pengawas pemilu, KPU di daerah dan instansi penegak hukum.

JAKPUS-LINTASINDO.COM. Sebagai salah satu perusahaan milik Negara dan menjadi salah satu pelayan publik dalam teknologi komunikasi yang sangat penting di masyarakat, PT. Telkom telah membuat trobosan-trobosan, salah satunya adalah jasa Layanan Internet Speedy. Dalam perkembanngannya ternyata layanan internet ini oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Jakarta Development Watch(JADEWA) dirasa sangat merugikan Masyarakat. Dari hasil pantauan LSM ini terungkap, bahwa para konsumen jika setiap kali telat dalam pembayaran dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- namun sayangnya dana yang dipungut dari konsumen ini tidak jelas penggunaanya kemana dan untuk apa.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan ini JADEWA melakukan aksi damai yang dilakukan pada hari selasa 10 Mei 2011 yang lalu aksi ini digelar di depan kantor pusat PT. TELKOM Jl. Gatot Soebroto Jakarta. Dalam Aksinya JADEWA menuntut agar Presiden dan aparat terkait mengevaluasi dan menginvestigasi sejumlah kasus yang terindikasi adanya Korupsi, salah satunya adalah proyek renovasi gedung PT. Telkom senilai Rp.35 Milyar menjadi Rp.45 milyar.  

Sementara itu menurut Nur S. Azhari sebagai Koordinator aksi damai tersebut mengatakan “Sebelumnya, PT. Telkom sebagai perusahaan yang mempunyai orientasi keuntungan yang lebih baik tetapi dibawah kepemimpinan Rinaldy Firmansyah semuanya menjadi lebih buruk. Oleh karena itu lebih lanjut Nur S. Azhari beranggapan bahwa Rinaldy Firmansyah selaku Dirktur utama PT. Telkom harus mundur atau berhentikan karena selama kepemimpinan Rinaldy Firmansyah Negara telah dirugikan lebih dari 1 Trilyun rupiah”. demikain tuturnya. (Lindo)