|
Mobil Wapres Jusuf Kalla, Dilempari Batu |
|
Jumat, 01 Mei 2009 00:15 |
|
LINTAS INDONESIA- Wapres Jusuf Kalla mengaku tidak mengetahui adanya insiden yang menimpa rombongan kendaraannya saat melewati Jln Medan Merdeka Barat, Kamis (30/4). Namun demikian, ia meyakini pelemparan batu yang dilakukan seorang laki-laki terhadap mobilnya bukan merupakan ancaman.
IniKan mobilnya tahan peluru. Dan batu yang dilempar juga kecil," kata Kalla di Posko Slipi 2, Jakarta, Kamis (30/4) malam.
Namun demikian, ia sempat heran kenapa tiba-tiba mobil berhenti di tengah jalan. Ternyata, ia diberi tahu ada orang yang tak waras yang melempari mobilnya.(MI/Tammo) |
|
Kapal Kayu Tenggelam 8 Tewas |
|
Minggu, 26 April 2009 13:32 |
|
LINTAS INDONESIA - Sebanyak delapan orang penumpang kapal kayu tewas karena kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kapal yang berisi 49 orang itu mengalami kecelakaan laut karena angin kencang dan ombak besar.
"Delapan orang meninggal dunia dan 37 orang selamat. Sedangkan yang belum ditemukan ada empat orang," kata juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal, Abubakar Nataprawira, dalam keterangan kepada VIVAnews, Minggu, 26 April 2009.
Kecelakaan kapal jenis pompong dengan nakoda bernama Azwar itu terjadi pada Sabtu (25/4) kemarin petang sekitar pukul 15.00 WIB. Kapal nahas itu dalam perjalanan dari Sungai Kemeli, Kelurarahan Mundang, Dumai menuju Pulau Rupat, Bengkalis.
"Penumpang yang berhasil ditemukan hingga jam 21.30 WIB (kemarin), berjumlah 45 orang," ujar dia.
Dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan, Kepolisian RI menurunkan tim dari Satuan Polisi Air dan personel dari Kepolisian Resor Kota Dumai. Pencarian para korban juga dilakukan bersama masyarakat setempat. |
|
PDIP Ajukan Hak Angket Pelanggaran Pemilu |
|
Minggu, 26 April 2009 13:22 |
|
LINTAS INDONESIA- Fraksi PDI Perjuangan bakal mengajukan hak angket terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan pemilu legislatif, 9 Juni lalu. Menurut FPDIP, pemilu kemarin merupakan pemilu terburuk pasca reformasi karena diliputi oleh berbagai pelanggaran yang menyebabkan hilangnya jutaan hak pilih masyarakat.
Besok (Senin, 27/4), kami akan menemui pimpinan DPR untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan pemilu dengan berbagai pelanggaran yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti hilangnya hak keikutsertaan jutaan pemilih," ujar anggota FPDIP DPR Gayus Lumbuun kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (26/4).
Menurutnya, hak keikutsertaan dalam pemilu merupakan salah satu hak konstitusional yang dilindungi konstitusi. Akibat kelalaian pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu, jutaan pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena nama mereka tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hak angket ini, lanjut Gayus, diusulkan untuk memastikan apakah pemerintah sebagai pemegang otoritas di bidang data-data kependudukan pada Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berlanjut pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dijadikan dasar dalam penyusunan DPT telah menjalankan dan menggunakan otoritasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Pemerintah tidak bisa menyalahkan KPU dan melemparkan tanggung jawab begitu saja, karena sesungguhnya data-data pemilih yang sah juga berasal dari data-data tersebut. Pemerintah cenderung tidak konsisten, terhadap lembaga independen yang berhasil menjalankan tugasnya seperti KPK, pemerintah seenaknya mengklaim keberhasilan tersebut sebagai keberhasilan pemerintah pula. Kalau sudah bermasalah, malah melempar tanggung jawab," tukas dia.
Oleh karenanya, sambung Gayus, FPDIP akan menjadi inisiator sesuai dengan hak yang dimilikinya berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (MI/TAMMO) |
|
Ketua PPK kecamatan Sapeken Sumenep Kabur |
|
Minggu, 26 April 2009 13:16 |
|
LINTAS INDONESIA-Kasus penggelembungan perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2009 kemarin, terus bergulir. Temuan perubahan suara di berita acara plano untuk Kecamatan Sapeken (Pulau Sapeken), akhirnya terkuak, setelah dilakukan rekapitulasi,penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabuapaten Sumenep, Jum’at (24/04) malam.
Bahkan, rekapitulasi penghitungan suara sempat dihentikan selama 2 jam, karena banyaknya komplain dari saksi Daerah Pemilihan (Dapil) Sumenep tujuh, sehingga untuk mengatasi persoalan itu, KPU langsung meminta para saksi supaya mengisi formulir keberatan, terkait temuan tersebut, dan langsung melimpahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Ketua Panwas Sumenep, Bambang Hermanto mengatakan, menindaklanjuti temuan banyaknya perubahan perolehan suara di Kecamatan Sapeken, pihaknya saat ini masih memeriksa sedikitnya 4 orang saksi.
“Kami masih panggil ketua dan anggota PPK Sapeken, yang menghilang setelah penghitungan suara Kecamatan Sapeken dilakukan di KPU Kabupaten Sumenep. Tapi, kami sudah melayangkan surat panggilan untuknya,” Ujar Bambang, pada wartawan di kantornya, Sabtu (25/04).
Bambang menjelaskan, seluruh persoalan yang menyangkut seputar pemilu legislatif (pileg), akan diusut tuntas. “Kalau memang hasil kajiannya mengarah pada tindak pidana, maka kasus itu akan dilimpahkan ke Polres Sumenep,” tegasnya.
Selain itu, pengusutan kasus penggelembungan suara di Kecamatan Manding, yang menimpa Calon Legislatif (Caleg) dari Parta Demokrat, masih mengambang. Sebab, Panwaslu Kabupaten masih menunggu anggota KPU untuk dimintai keterangan. “Jadi, sampai saat ini semua kasus belum bisa dilakukan kajian, karena pemeriksaan belum tuntas,”katanya menambahkan. ( smp/nan ) |
|
Walhi Nilai Buruk, Mencatat Jejak Capres dan Cawapres terhadap Lingkungan |
|
Jumat, 24 April 2009 06:10 |
|
LINTAS INDONESIA- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, rekam jejak para kandidat capres dan cawapres yang ada saat ini terhadap pelestarian lingkungan hidup ternyata kurang baik alias buruk.
Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Furqon menyebut Undangan-undang batu bara tidak berpihak pada lingkungan dan rakyat sebagai salah satu contohnya.
"Tahun 2007 ada 317 konflik agraris dan SDA yang tidak terselesaikan. Tahun 2008 terdapat 132 kasus. Sekarang rekam jejak para kandidat juga tidak dapat diharapkan," kata Berry dalam diskusi panel yang bertajuk Tantantangan Kepemimpinan Gerakan Politik Hijau Pasca Pemilu 2009, di Jakarta, Jumat (24/4).
Selanjutnya, Berry membeberkan rekam jejak dari masing-masing capres dan cawapres. Untuk Jusuf Kalla, menurut Berry, melalui PT Bukaka melakukan ekspansi dengan membangun bendungan untuk mendirikan berbagai PLTA. Contohnya di Poso, dibangun PLTA 780 MW. Pembangunannya dilakukan sebelum amdal dikeluarkan.
Selanjutnya, JK melalui pemerintah RI dan bekerjasama dengan GAM tanggal 31 Oktober 2004 membangun PLTA Pisangan I dan II di Aceh. "PLTA skala besar berdampak bagi petani yang ada di sekitar. Pembebasan tanah tidak adil, ada intimidasi dari TNI bekerja sama dngan parpol lokal," katanya.
Berry juga mempersolakn pembangunan PLTU 10.000 MW yang berbasis batu bara, setelah kunjungannya ke RRC. "Padahal batubara itu energi yang tak diperbaharukan," terang Berry.
Untuk SBY, Berry menyebut pemberian impunitas terhadap Lapindo Brantas yang telah menenggelamkan 800 hektar. SBY juga mengesyahkan PP Nomor 2 tahun 2008 yang memperbolehkan penambangan dilakukan di hutan lindung.
"KLH memberikan label hijau pada dua perusahaan yang merusak lingkungan, yaitu PT. New Mont dan Freeport," terang dia.
Untuk Megawati, Berry menyoroti Taufik Kiemas yang mempuntai 13 SPBU, yang kesemuanya menerobos jalur hijau. "Tahun 2004 ia mengeluarkan izin kepada 13 perusahaan tambang besar, untuk melakukan kegiatan pada hutan lindunng. Kementerian lingkungan hidup pada zaman Mega, menyebarkan data bohong tentang kasus Teluk Buyat," kata Berry.
Untuk Prabowo, Berry menyebut capres dari Gerindra itu punya blok gas di Kalimantan dan Papua Barat. "Prabowo juga memiliki pabrik kertas yang bahan dasarnya dari kayu pinus. Padahal kita tahu, kayu pinus sangat tidak ramah dengan lingkungan. Industrinya banyak yang bermasalah," kata Berry.
Bagaimana dengan Wiranto? Berry menyebut mantan Penglima TNI ini mendorong pemekaran Kodam dan Korem. Menurut Berry, jika Kodam dan Korem dikembangkan maka bisnis moneteral formal dan nonformal akan berkembang melalui koperasi. Selain itu, illegal logging juga akan berkembang, karena sarat keterlibatan TNI di lapangan.
Sri Sultan Hamengkubowono X pun tak lepas dari sorotan. Melalui anaknya Gusti Pembayun, Sultan dituding bekerja sama dengan Sampoerna Grup, dan membuka pabrik rokok merk Kraton Dalem. Lalu mereka juga bermitra dengan perusahaan tambang asal Australia, membuka pertambangan pasir besi di Kulon Progo.
"Selain itu, semua kandidat capres dan cawapres tidak ada yang memiliki program tentang lingkungan hidup. Apa masih pantas kita pilih?" tanya Berry.(kps/tammo) |
|
Ketua Panggar DPR Emir Moeis Kembali Diperiksa KPK,Terkait Kasus Suap Pembangunan Dermaga Indonesia Timur |
|
Jumat, 24 April 2009 05:10 |
LINTAS INDONESIA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Panitia Anggaran Dewan,  Emir Moeis, Jumat 24 April 2009. Politisi PDIP itu diperiksa sebagai saksi tersangka kasus suap pembangunan dermaga di Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal.
Kedatangan Emir berhasil lolos dari pantauan. "Ya, dia sudah datang," kata Juru Bicara Komisi, Johan Budi SP, membenarkan pemeriksaan Emir, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Dalam kasus dugaan suap ini, penyidik KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu anggota DPR Abdul Hadi Djamal, pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho, dan pengusaha Hontjo Kurniawan.
Dalam pemeriksaan para tersangka, 2 Maret lalu, penyidik menyita barang bukti berupa uang yang diduga adalah suap sebesar Rp 54,5 juta dan US$90 ribu. Uang itu diduga untuk memuluskan proyek pembangunan dermaga di Indonesia timur senilai Rp 100 miliar.
Dalam pemeriksaan, Hadi Djamal mengaku sejumlah anggota Panitia Anggaran menghadiri pertemuan informal di Hotel Four Seasons pada 19 Februari 2009. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai penambahan dana stimulus.(VV/TAMMO) |
|
KPU Jatim Baru Selesaikan Rekapitulasi di 14 Kabupaten |
|
Jumat, 24 April 2009 05:01 |
|
LINTAS INDONESIA- Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2009 di Jawa Timur dipastikan bakal molor dari jadwal. Hingga Jumat (24/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur baru menyelesaikan melakukan rekapitulasi suara 14 kabupaten dari 38 kabupaten dan kota yang menyerahkan berkasnya ke KPU Jatim.
Diantara daerah yang sudah selesai dibacakan hasil rekapitulasinya, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. "Sisanya masih dalam proses penghitungan, tapi ada juga yang dalam perjalanan menuju Surabaya," kata anggota KPU Jatim Najib Hamid.
Keterlambatan rekapitulasi ini diluar kemampuan KPU. Padahal, sudah berusaha membacakan secara teliti tapi masih saja terlambat. Kendala utama, kata Najib, karena banyaknya caleg dan parpol yang dibacakan. Belum lagi rekapitulasi yang belum diterima KPU. "Apalagi kalau ada protes, rekapitulasi malah bisa berlarut," katanya.
KPU Jatim kini berupaya mengurangi kelambatan penghitungan dengan cara membagi dua. Yakni untuk DPD dibacakan oleh tim sendiri, sedangkan parpol dan caleg dibacakan tersendiri. Diharapkan dengan cara tersebut bisa mengurangi kelambatan penghitungan.
Bila cara itu masih saja terlambat maka KPU akan memberikan rekap ke saksi kemudian diteliti mana yang terjadi kekurangan. Pihaknya menargetkan sebelum 25 April 2009, seluruh rekapitulasi sudah
dibacakan kemudian diserahkan ke KPU Pusat. "Saya optimis bisa selesai dengan syarat tidak ada protes," katanya. (MI/YNUS) |
|
Perppu Capres Tunggal Tidak Masuk Akal,Kata Yusron |
|
Jumat, 24 April 2009 04:58 |
|
LINTAS INDONESIA- Ketua DPP Partai Bulan Bintang Yusron Ihza Mahendra mengatakan usulan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang memungkinkan capres tunggal merupakan pemikiran yang aneh.
Menurut Yusron di Jakarta, Kamis (23/4) malam, usul itu dinilai aneh karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sudah jelas, capres (calon presiden) tunggal atau yang saya wanti-wanti dengan istilah munculnya capres melawan kotak kosong, tidak dibenarkan undang-undang," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, perppu capres tunggal jelas tidak masuk akal dan akan memunculkan aib dalam ketatanegaraan. "Hal tersebut bukan akan menyelamatkan, melainkan justru akan menjerumuskan presiden," tegasnya.
Apa lagi, lanjutnya, jika keluarnya Perppu itu cukup disepakati para partai politik (Parpol). "Ini merupakan suatu hal yang sudah jelas-jelas tidak prosedural."
Yusron menyatakan, menurut undang-undang, Perppu mengharuskan adanya persetujuan DPR RI. "Di mana Perppu tersebut harus dibahas DPR RI dalam masa persidangan berikutnya," ujarnya.
Jika ada upaya untuk mengeluarkan Perppu yang didasarkan hanya atas persetujuan Parpol, menurutnya, dari segi keabsahan hukum, akan sulit dikatakan produk hukum dimaksud itu memang benar-benar sebuah aturan perundang-undangan, dalam arti sah secara hukum.
Ia juga mempertanyakan lembaga atau otoritas yang mengesahkan capres tunggal. "Siapa lembaga atau otoritas yang dapat memberikan otorisasi bahwa presiden dari calon tunggal itu adalah presiden yang sah secara hukum? Siapa yang akan dan dapat memberikan otorisasi itu," tanyanya.
Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditunjuk untuk memberikan otoriasasi di atas, katanya, ini jelas merupakan logika hukum yang tidak masuk akal. "Sebab, KPU bukanlah lembaga yang memiliki otoritas tersebut," tegasnya.
Di masa Orde Baru atau di era Presiden Suharto, menurutnya, jika terjadi capres tunggal, MPR RI dapat menyetujui secara aklamasi.
"Logikanya adalah MPR RI adalah wakil dan jelmaan seluruh rakyat Indonesia sesuai konstitusi. Lagipula, pada masa itu, presiden memang dipilih oleh MPR RI," ungkapnya.
Sekarang ini, ujar Yusron Ihza Mahendra, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga jelas MPR RI sudah tidak memiliki otoritas atau kewenangan itu lagi. "Lalu, apakah kita akan meminta rakyat melakukan aklamasi? Bagaimana caranya," tanyanya.
Persoalan rencana mengeluarkan Perppu yang akan mensahkan capres tunggal, lanjut adik mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra ini, tidaklah semudah seperti yang dibayangkan.
"Karena itu, ketimbang berpikir ke arah tersebut, maka mengapa tidak berpikir untuk mengeluarkan Perppu yang dapat membuka peluang banyaknya capres dan sekaligus mencegah kemungkinan munculnya 'capres tunggal'? Misalnya dengan mempertimbangkan kembali soal angka parliamentary threshold," usul Yusron. (Ant/Tammo) |
|
600 Buruh PT Dok dan Perkapalan Surabaya Mogok Kerja |
|
Rabu, 22 April 2009 07:41 |
|
LINTAS INDONESIA– Enam ratus buruh PT Dok dan Perkapalan Surabaya mogok kerja, Rabu (22/4). Mereka menuntut manajemen perusahaan memenuhi pembayaran bonus kerja harian sebagai hak normatif buruh.
Riswan, perwakilan buruh, mengatakan, manajemen PT Dok dan Perkapalan Surabaya pernah berjanji membayar bonus upah harian, namun hingga kini belum terealisasi. Selain menuntut pemenuhan hak normatif, buruh juga menuntut manajemen perusahaan tidak bersikap diskriminatif. Terutama dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan kerja.
Riswan mencontohkan, hanya pekerja kelas bawah yang selama ini dikenai sanksi jika melanggar. Namun, jika pelanggaran dilakukan pekerja tingkat pengawas, tidak pernah dijatuhkan sanksi.
“Misalnya, dalam kasus penggelapan limbah logam kapal maupun keuangan perusahaan. Tidak pernah ada sanksi yang tegas bagi karyawan sekelas pengawas ke atas. Akibatnya, banyak pekerja yang resah atas sikap manajemen,” kata Riswan.
Dalam pertemuan antara perwakilan buruh dan manajemen perusahaan, Serikat Pekerja PT Dok dan Perkapalan Surabaya meminta manajemen segera mensosialisasikan peraturan perusahaan yang sudah disepakati bersama. Buruh juga meminta manajemen memecat manajer yang tidak becus bekerja.
Buruh mengancam melanjutkan mogok kerja jika tuntan tidak ditanggapi manajemen. “Tujuan kita satu, membawa perusahaan ini menjadi lebih sehat dan berkembang,” kata Riswan. (VHR/SUR) |
|
seorang Pria Tersesat di wilayah Kutub Utara. Selamat Masuk Dalam Lubang Es |
|
Rabu, 22 April 2009 07:36 |
|
LINTAS INDONESIA- Seorang pria berusia 38 tahun tersesat di wilayah kutub utara. Namun dengan menggunakan teknik bertahan hidup yang tepat, ia berhasil bertahan selama tiga hari sebelum berhasil diselamatkan oleh regu penolong.seorang pria berusia 38 tahun tersesat di wilayah kutub utara. Namun dengan menggunakan teknik bertahan hidup yang tepat, ia berhasil bertahan selama tiga hari sebelum berhasil diselamatkan oleh regu penolong.
Pria warga negara Amerika Serikat itu seperti dilaporkan Livescience.com, adalah seorang operator alat berat di sebuah perusahaan teknik dan konstruksi yang menjadi rekanan sebuah stasiun penelitian ilmiah milik AS National Science Foundation (NSF) di kutub utara. Ia terlihat oleh pekerja lainnya terakhir kali pada Rabu (15/4) di sekitar landasan pesawat di markas penelitian di Summit, Greenland.
Sang pria yang tidak disebutkan namanya itu baru dilaporkan hilang pada Kamis keesokan harinya. Menanggapi laporan tersebut segera dilakukan pencarian dan operasi penyelamatan oleh berbagai lembaga di antaranya Angkatan Udara Denmark, New York Air National Guard's, dan lembaga antariksa NASA. Namun kegiatan penyelamatan baru berakhir pada Sabtu (18/4) dengan menemukan sang pria dalam kondisi hidup.
Rupanya selama tiga hari tersesat, sang pria menerapkan teknik-teknik untuk bertahan hidup di tengah iklim kutub utara yang tidak ramah tersebut. Teknik bertahan hidup yang diterapkannya dapat menolong sang pria melewati hari-hari dengan suhu minus 23 derajat celcius di malam hari.
Salah satunya, sang pria mengaku menggunakan teknik menggali lubang di tengah es. Dengan bersembunyi di lubang, ternyata sang pria mendapatkan kehangatan yang lebih karena terhindari dari terpaan angin dingin di wilayah tersebut. Selain itu, sang pria secara rutin menggerakan seluruh anggota tubuhnya untuk menjaga agar darahnya tetap mengalir. Teknik sederhana seperti itulah yang ternyata dapat menyelamatkan nyawa sang pria dari maut. (TAMMO) |
|
Hukum
