Asif Ali Zardari Batal Mundur dari Kursi Presiden
Kamis, 12 Januari 2012 07:25
LINTAS INDONESIA Jakarta- Media dalam negeri pakistan melaporkan presiden Asif Ali Zardari  mengajukan pengunduran diri sepanjang rapat darurat dengan para ketua fraksi pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa Malam.

"Laporan itu tidak benar," sanggah Juru Bicara Presiden Pakistan, Farhatullah Babar, saat menanggapi sejumlah laporan media yang menyatakan Zardari menawarkan diri untuk mundur.

"Laporan yang ada bertentangan dengan kenyataan. Presiden sama sekali tak pernah menawarkan diri untuk mundur baik dalam rapat fraksi pendukung pada Selasa malam itu maupun dalam pertemuan lain," kata Farhatullah dalam pernyataannya.

Kabinet Federal dalam rapat sebelumnya menyampaikan kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Zardari dan Perdana Menteri Sayid Yusuf Raza Gilani.

Beberapa jam setelah Mahkamah Agung mengeluarkan peringatan mengenai diskualifikasi terhadap presiden dan perdana menteri, kedua pejabat senior itu kemudian memimpin rapat darurat dengan para ketua fraksi pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa malam, kata juru bicara presiden.

Mahkamah Agung pada Selasa mengatakan akan melakukan tindakan melawan Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani karena kegagalannya menerapkan perintah pengadilan untuk membuka kembali kasus korupsi Presiden Asif Ali Zardari.

Mahkamah Agung dua tahun lalu menghapus peraturan amnesti, yang menguntungkan Presiden Zardari dan ratusan politikus dan pejabat pemerintah.

Lembaga Rekonsiliasi Nasional (RNO) telah dibentuk presiden Pakistan sebelumnya, Pervez Musharaf, setelah kesepakatan dengan perdana menteri Benazir Bhutto, yang dibunuh pada 2007.

Mahkamah Agung, yang memiliki lima anggota, mengatakan dalam putusannya bahwa Gilani bukanlah "laki-laki terhormat" sebab dia tidak mengikuti sumpah konstitusinya. Putusan itu menyatakan perdana menteri tersebut menunjukkan sikap setia kepada partai politiknya dibandingkan konstitusi.

Pemerintah menolak untuk melakukan perintah pengadilan, dengan mengatakan presiden mempunyai kekebalan atas tuntutan konstitusi.(antara/andi)

.
 
Baner