|
Malaysia-Indonesia Bicarakan Noordin M Top Dan Dukung Indonesia Tangani Teroris |
|
Selasa, 11 Agustus 2009 07:26 |
|
LINTAS INDONESIA - Jika Noordin M Top benar masih hidup dan tertangkap, Malaysia dan Indonesia akan membahas dimana gembong teroris nomor satu itu akan diadili.
"Kalau ditangkap hidup akan dibicarakan apakah mahkamah sini akan mengadilinya atau di Malaysia," ujar Duta Besar Malaysia untuk Indonesia yang berakhir masa tugasnya Dato Zainal Abidin Zein di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/8).
Ia mengakui masalah teroris diakuinya sebagai masalah penting dan kepolisian kedua negara telah bekerja sama seperti melakukan pertukaran informasi. "Insya Allah kita akan melakukan kerja sama supaya terorisme dapat dikontrol atau dihapus," imbuhnya.
Mengenai pengerebekan di Temanggung, Jawa Tengah, pihak Malaysia menantikan hasil dari pemerintah Indonesia. "Kita akan menunggu pihak Indonesia. Noordin Moh Top atau tidak. Apabila ini berlaku kita akan ambil tindakan jenazah, seperti dilakukan seperti dr Azahari," tuturnya. |
|
Selanjutnya...
|
|
Baitullah Mehsud Masih Hidup |
|
Selasa, 11 Agustus 2009 04:55 |
LINTAS INDONESIA - Jurubicara utama Taliban Pakistan Hakimullah Mehsud, Senin, menelepon wartawan dan mengatakan pemimpin Taliban Baitullah Mehsud masih hidup dan ia akan memberikan bukti guna memperkuat pernyataannya.
|
|
Selanjutnya...
|
|
KPU Akui Kecurangan di Papua |
|
Rabu, 05 Agustus 2009 05:18 |
|
LINTAS INDONESIA - Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Komisi Pemilihan Umum dalam persidangan sengketa hasil Pemilihan Umum mengakui adanya kecurangan pelaksanaan pemilihan di Papua.
"Hal itu benar adanya, tapi jumlahnya tidak signifikan," kata anggota JPN, Yoseph Suardi Sabda, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu 5 Agustus 2009.
Menurut Suardi di Papua terdapat pencontrengan yang dilakukan sendiri oleh petugas Panitia Pemungutan Suara. Padahal itu tidak boleh. |
|
Selanjutnya...
|
|
Wanita Berjilbab `Dilarang Naik Bus` di Australia |
|
Selasa, 04 Agustus 2009 04:28 |
LINTAS INDONESIA - Larangan naik bus oleh seorang supir terhadap seorang muslimah Australia telah memicu pertengkaran karena wanita itu mengenakan jilbab.
Ibu dua anak tersebut mengatakan sopir itu tak mengizinkannya naik bus. Tapi setelah adu mulut, sopir itu membolehkannya naik bus.
"Waktu saya naik, sopir itu berkata `Kamu tak boleh naik karena pakai topeng," ujar wanita itu kepada harian Daily Telegraph edisi Jumat seperti dilaporkan AFP.
Ketika menjelaskan bahwa yang dikenakannya adalah pakaian sesuai perintah agama, wanita itu mengatakan pengemudi tersebut menanggapinya: "Maaf, ini undang-undang."
|
|
Selanjutnya...
|
|
Moratorium Pemekaran Daerah Sangat Penting” Kata Presiden SBY Saat Pidato Kenegaraan Di Gedung DPR |
|
Senin, 03 Agustus 2009 09:28 |
 LINTAS INDONESIA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pentingnya untuk melakukan moratorium pemekaran daerah, sebelum evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsisten dan sungguh-sungguh, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008.
Hal itu dikemukakan Kepala Negara dalam Pidato Pengantar Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 dan Nota Keuangan di depan rapat paripurna luar biasa DPR-RI di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Senin.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Sidang Perdana Penganiayaan Terhadap Wartawan Oleh Kader Demokrat Digelar |
|
Senin, 03 Agustus 2009 09:15 |
LINTAS INDONESIA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pentingnya untuk melakukan moratorium pemekaran daerah, sebelum evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsisten dan sungguh-sungguh, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008.
Hal itu dikemukakan Kepala Negara dalam Pidato Pengantar Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 dan Nota Keuangan di depan rapat paripurna luar biasa DPR-RI di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Senin.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Pemilu Jurdil tidak Ditentukan Hasil Survei |
|
Rabu, 29 Juli 2009 09:18 |
LINTAS INDONESIA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan jurdil atau tidaknya suatu pemilihan umum (pemilu) bukan ditentukan hasil survei, namun dengan melihat apakah asas pemilu sudah ditegakkan atau tidak.
"Pemilu dapat dikatakan bermasalah manakala asas pemilu dilanggar. Tak penting apakah terjadi pelanggaran secara masif atau sedikit," kata Ray, di Jakarta, Selasa (28/7).
Karena itu, dalam pengajuan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), tidak mesti harus dapat dukungan publik atau tidak. Seperti survei yang tak perlu dukungan publik, yang penting bagi survei adalah membuktikan metodologinya sudah benar.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Truk Trailer Terbalik Timpa Pengemudi Becak, Arus Lalin Tersendat |
|
Selasa, 28 Juli 2009 04:54 |
LINTAS INDONESIA - Truk trailer terbalik di depan Season City, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengemudi becak terluka, dan kemacetan panjang terjadi di ruas jalan di sekitar lokasi kecelakaan.
Menurut Informasi yang disampaikan pihak Traffic Management Centre, Ditlantas Polda Metro Jaya, kejadian terbaliknya truk tersebut terjadi sekitar pukul 06.00, Selasa (28/7) pagi. Kecelakaan terjadi di jembatan besi yang mengarah ke Grogol, Jakarta Barat, di depan komplek Season City.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Target Tahun Ini Penertiban Jalur Rel dari Tanjung Priok sampai Pademangan |
|
Senin, 27 Juli 2009 06:43 |
sekilasindonesia.com- Penertiban bangunan-bangunan liar di sepanjang jalur rel kereta api Stasiun Tanjung Priok-Senen dilanjutkan sejak pekan lalu. PT KA menargetkan penertiban akan sampai wilayah Pademangan dalam tahun ini.
"Karena pemilihan presiden sudah selesai, kami melanjutkan lagi penertiban sejak pekan lalu," kata Kahumas PT KA DAOPS I Jabodetabek, Sugeng Prijono, Senin (27/7).
Menurut Sugeng, proses penertiban bangunan liar di sepanjang jalur tersebut memang sempat terhenti karena pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Sugeng menambahkan PT KA sudah menyiapkan kompensasi bagi para penghuni bangunan liar tersebut. Untuk penghuni yang berasal dari luar Jakarta, kata Sugeng, PT KA akan memfasilitasi kepulangan mereka, yakni dengan menyediakan tiket gratis.
|
|
Selanjutnya...
|
|
RUU Perfilman Risaukan Pengusaha Bioskop |
|
Jumat, 24 Juli 2009 06:15 |
LINTAS INDONESIA- Rancangan Undang Undang (RUU) Republik IndonesiaTentang Perfilman yang sedang dipersiapkan oleh DPR RI menimbulkan kerisauan di kalangan pengusaha bioskop nasional.
Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Safruddin menilai RUU tidak mengandung semangat reformasi.
"Bila disahkan, Undang Undang ini akan mengembalikan kondisi perfiman nasional ke jaman Orde Baru, dimana segala sesuatu tentang film diatur oleh pemerintah," katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (23/7).
Ia mengatakan, beberapa pasal dalam RUU Perfilman tersebut secara implisit memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur tata edar film nasional maupun impor dan menetapkan sanksi pidana atau denda yang dapat membuat sebuah bioskop gulung tikar.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Internasional
