Nasional
MUI Pusat Imbau, Pergeseran Arah Kiblat Jangan Bingungkan Umat
Selasa, 20 Juli 2010 06:55
LINTAS INDONESIA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Bustami Usman mengatakan pergeseran arah kiblat shalat diharapkan tidak membingungkan umat Islam.

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dalam mengambil keputusan atau fatwa supaya tidak membingungkan umat,” kata Bustami yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (20/7).

MUI mengeluarkan fatwa Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang bergeser ke arah barat laut. Menurut MUI arah kiblat bergeser 30 sentimeter ke arah kanan karena adanya pergeseran lempeng bumi.

Menurutnya, arah kiblat masjid sekarang ini tidak perlu dibongkar dan untuk sementara mengikuti arah kiblat sebelumnya.

“Jangan sampai karena arah kiblat menjadi polemik dalam masyarakat. Hal ini sudah cukup meresahkan umat muslim,” tambah Bustami.

Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa Nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat masjid yang menyatakan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian Timur Makkah sehingga arah kiblat menghadap ke arah barat.

Berdasarkan hasil penelitian dari ilmu Falak dan astronomi, arah yang ditentukan oleh MUI tersebut justru menghadap ke Afrika, Somalia Selatan, Kenya dan Tanzania sebab arah Indonesia tidak persis di timur Makkah.

Namun fatwa tersebut akhirnya direvisi dengan fatwa nomor 5 Tahun 2010 bahwa kiblat yang benar adalah menghadap ke barat laut dengan kemiringan bervariasi, sesuai letak geografis wilayah tempat masjid berada.

Fatwa tersebut hanya menyempurnakan fatwa yang dikeluarkan MUI sebelumnya yang menyatakan arah kiblat ke barat yang tidak dihapus. Arah kiblat yang ditetapkan berdasarkan fatwa tersebut dengan posisi kemiringan sekitar 25 derajat sehingga tepat menghadap ke Ka’bah. (Ant/tam/MI)
 
BAMBANG S. ERVAN : PERILAKU BERTRANSPORTASI SALAH SATU PENYEBAB KECELAKAAN
Senin, 05 Juli 2010 08:19

LINTAS INDONESIA “Angka kecelakaan transportasi di Indonesia memiliki kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, namun demikian masih harus ditekan hingga pada tingkat paling rendah. Pembinaan perilaku sosial transportasi harus menjadi bagian menyeluruh dalam menekan terjadinya kecelakaan transportasi di Indonesia” demikian Bambang S. Ervan, Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan RI menjelaskan ketika ditemui pada Acara Pantas Musik Transportasi 2010.


   Berdasarkan data-data laporan akhir tahun Menteri Perhubungan tahun 2008, angka-angka kecelakaan transportasi di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2004 terjadi 17.732 kecelakaan dan mengalami peningkatan menjadi 91.623 kecelakaan pada tahun 2005. Jumlah kecelakaan tersebut mengalami penurunan menjadi 87.020 pada tahun 2006 dan menurun drastis 48.508 pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut terdapat 63,19% korban meninggal akibat kecelakaan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2004, 17,59% pada tahun 2005, 17,30% pada tahun 2006 dan 34,32% pada Tahun 2007.

    Pada sektor Perkeretaapian, jumlah kecelakaan Kereta Api tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 16,4% dibanding tahun 2007 yaitu dari 140 kejadian menjadi 117 kejadian. Prosentase penurunan jumlah kecelakaan tahun 2008 tertinggi terjadi pada peristiwa anjlognya Kereta Api sebesar 18,8% dibanding tahun 2007, yaitu dari 117 kejadian menjadi 95 kejadian. Kecelakaan akibat sarana mengalami penurunan dari 30% pada tahun 2007 menjadi 23% pada tahun 2008. Faktor sarana antara lain: As atau gardan patah, roda macet dan pengereman tidak sempurna. Kecelakaan akibat prasarana mengalami penurunan dari 25% pada tahun 2007 menjadi 18% pada tahun 2008.

Selanjutnya...
 
Rakyat berhak meminta Kapolri untuk menangkap Hendarman Supandji
Kamis, 01 Juli 2010 10:45
LINTAS INDONESIA - YusrilIhza Mahendra mantan Menteri Hukum dan HAM menjelaskan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2009, seluruh anggota kabinet diberhentikan dengan hormat dari jabatannya kecuali Jaksa Agung Hendarman Supandji.

"Hendarman Supandji terus menjadi jaksa agung hingga sekarang, tanpa pernah dilantik. Padahal dia sebelumnya dilantik sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu," katanya.

Ia mengatakan sikap presiden yang tidak memberhentikan jabatan jaksa agung itu, adalah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal 19 UU Nomor 16 tahun 2004 menegaskan bahwa jaksa agung adalah pejabat negara, jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.


Yusril, menjadi tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum, menegaskan bahwa alasan dirinya tidak mau diperiksa oleh penyidik Kejagung karena menilai jabatan Jaksa Agung, Hendarman Supandji, saat ini ilegal.

"Oleh karena, jaksa agung ini tidak sah atau kata lain ilegal, maka secara hukum segala tindakan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai jaksa agung secara hukum adalah tidak sah juga," katanya, saat hendak meninggalkan Gedung Bundar, Kejagung,


Sementara Pasal 22 UU Kejaksaan menyatakan bahwa jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus dan berakhir masa jabatannya.
Selanjutnya...
 
Muhammadiyah dan Pemerintah Bekerja sama untuk Kebaikan dan Ketakwaan
Selasa, 29 Juni 2010 05:01
LINTAS INDONESIA - "Saya yakin Muhammadiyah tidak bisa diintervensi. Berdasarkan laporan Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Rosyad Sholeh sampai saat ini belum ada indikasi adanya intervensi dari pemerintah," kata Amin Rais pada diskusi publik Kepemimpinan Muhammadiyah dan Kepentingan Partai Politik di Yogyakarta,

Menurut Amien yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Muhammadiyah itu seperti lebah. Jika tidak diganggu akan memberikan madu yang manis, tetapi jika diganggu akan menyengat.


Sehingga Muhammadiyah kedap intervensi sehingga pemerintah akan berpikir berkali-kali jika ingin mengintervensi organisasi tersebut pada Muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, kata Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais.



"Saya telah membuat doktrin bahwa Muhammadiyah dan pemerintah itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Muhammadiyah tidak boleh berkacak pinggang dan tunduk atau takut pada pemerintah, tetapi tetap menjaga jarak dan mempunyai keberanian untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah," katanya.

Ia mengatakan, Muhammadiyah dan pemerintah harus selalu bekerja sama untuk kebaikan dan ketakwaan, bukan untuk kejahatan dan perbuatan yang tidak baik.

"Dalam hal ini, pimpinan Muhammadiyah memiliki kecerdasan kolektif sehingga tidak ada seseorang yang dapat membawa organisasi tersebut seenaknya sendiri. Berkaitan dengan hal itu, muktamar merupakan penyeimbang Muhammadiyah sehingga posisinya aman hingga kini, karena tidak ada Muhammadiyah tandingan," katanya.

Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Asep Purnama Bahtiar mengatakan, keberadaan suatu organisasi tidak bisa lepas dari lingkungan dan konteks yang menjadi ranah dan ruang untuk bergerak, baik berskala lokal, nasional, regional maupun global.
Selanjutnya...
 
Lapas Sukamiskin merupakan saksi atas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
Selasa, 22 Juni 2010 07:20

LINTAS INDONESIA - "Masyarakat selama ini tidak tahu bagaimana sih kehidupan di lapas itu. Bahkan ada orang yang berkata bahwa hidup di lapas itu enak katanya," ujar Patrialis Akbar,menurut dia, wisata lapas ini juga bisa dijadikan sebagai ajang pendidikan kepada masyarakat

Departemen Hukum dan HAM menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, menjadi tempat wisata lapas pertama di Indonesia.
"Wisata lapas ini pertama kalinya di Indonesia," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, usai menghadiri acara Penandatangan Peraturan Bersama tentang Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa.
Ia menjelaskan, tujuan diadakannya wisata lapas tersebut ialah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang seluk beluk lembaga pemasyarakatan.
"Mudah-mudahan dengan wisata lapas ini masyarakat jadi takut untuk masuk penjara. Ini bisa dijadikan sebagai edukasi kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Murdjito, menyatakan, Lapas Sukamiskin dijadikan sebagai lokasi Wisata karena mempunyai nilai historis serta herois.

Selanjutnya...
 
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Rabu, 16 Juni 2010 06:21

“Indonesia adalah negara  besar , terdiri dari banyak suku bangsa yang berbeda beda, agama, ras dan kepercayaan . Indonesia adalah negara yang mempunyai budaya adat istiadat yang berbeda-beda,  terdiri dari banyak  pulau-pulau, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang besar dan terdiri dari 33 Provinsi.” Demikian Abraham Paul Liyanto melalui pembicaraan kepada media on line Lintas Indonesia.com

Selanjutnya...
 
DPR RI Tolak Larangan Premium untuk Motor
Selasa, 01 Juni 2010 08:35

LINTAS INDONESIA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperkirakan menolak usulan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan bermotor roda dua, jika pemerintah memang berencana mengajukan permintaan resmi.


“Pada prinsipnya, kebijakan subsidi BBM memang hanya diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, usai peringatan Hari Pidato Bung Karno di Gedung Nusantara MPR/DPR, Jakarta, Selasa 1 Juni 2010.

Menurut Pramono, kebijakan yang membedakan antara pemberian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat dinilai tidak wajar. “Di dunia mana pun, kebijakan itu aneh sekali,” ujarnya.

Seperti diketahui, wacana pembatasan penggunaan premium untuk kendaraan sepeda motor mencuat sepekan terakhir. Langkah alternatif tersebut diambil mengingat anggaran subsidi pemerintah untuk BBM semakin kecil. (TAM/VV)

 
Menko Perekonomian Hatta Radjasa: Bupati/Wali kota dan Gubernur ujung tombak OTDA
Minggu, 30 Mei 2010 16:14
LINTAS INDONESIA - RPJP itu rujukannya membuat rencana pembangunan lima tahunan, pada era otonomi daerah sekarang ujung tombaknya adalah para bupati/wali kota dan gubernur, kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa didampingi Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, di Bengkulu, Minggu.

 Hatta Rajasa menegaskan bahwa pedoman pembangunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak perlu dihidupkan lagi karena sudah ada Undang-undang Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) 25 tahun ke depan.
Selanjutnya...
 
Abidinsyah Siregar : Presiden akan disurati sesuai Rekomendasi Training
Jumat, 21 Mei 2010 02:27

LINTAS INDONESIA - Permasalahan lingkungan hidup memiliki dimensi masalah lokal,regional dan global,
kurangnya kepedulian dan menganggap enteng persoalan pemanasan global dan perubahan iklim akan sangat merugikan kita,Ujar  Presidium KAHMI  Dr.Abidinsyah Siregar memulai  sambutannya kepada trainer di Ballrom holtel Sultan saat kegiatan training perubahan iklim Dept Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim KAHMI  kerja sama  dengan The Climate Project Indonesia dan Dewan Nasional Perubahan Iklim


Bersama-sama dunia kita mengatasi yang mengancam perubahan iklim," sebab perilaku manusia dan kegiatan pembangunan di sebuah negara yang mempengaruhi lingkungan hidup akan  menghasilkan berbagai perubahan kwalitas lingkungan hidup tidak saja di negara tersebut akan tetapi juga ditingkat global untuk itu permasalahan global memerlukan mobilisasi sumber daya secara global juga untuk penanggulangnya,ujar Dr Abidinsyah menambahkan

Selanjutnya...
 
Fadel Muhammad : Potensi Kelautan harus ditingkatkan
Selasa, 18 Mei 2010 14:13

LINTAS INDONESIA - Banyak persoalan dikelautan yang merugikan bangsa harus dibenahi karena dapat mensejahterakan rakyat , potensi ini dapat menambah APBN
 "Jadi  kejahatan yang ada dilaut gak kalah hebatnya dengan kejahatan yang ada di darat,merugi nya kita karena yang terjadi ada transaksi dilaut yang sudah lama puluhan tahun dilakukan,"Ujar anshar Siregar dari PKS
"makanya kapal patroli kita harus dtambah knotnya untuk mengejar kapal asing," tambah politis PKS lagi

Pembahasan kelautan dikomisi IV  DPR RI ditanggapi serius oleh wakil rakyat dan Pemerintah  saat rapat kerja departemen kelautan dan perikanan dengan komisi IV DPR RI  hal-hal strategis dibahas biar jelas mana kepentingan nelayan dan stock holder lainnya ,."Kelemahan-kelemahan kebijakan yang lama yang merugikan negara ini,akan diperbaiki jangan sampai terulang,:  ujar  Joko anggota Komisi IV lainnya, " sehingga APBN kita dapat ditingkatkan dari sektor kelautan," bebernya menambahkan lagi

"ilegal fishing harus dicegah kapal patroli harus lebih canggih dan banyak untuk mengejar kapal-kapal asing yang mengambil ikan diperairan Indonesia,karena bila dilihat dari sejarah bagan siapi-api merupakan daerah penangkapan ikan terbesar di dunia karena mampu menghasilkan  400 ton/hari,namun hal ini disebabkan kepres 39 tahun  1986 yang membolehkan kapal asing masuk ke Indonesia,maka terjadi ilegal fishing besar-besaran yang merugikan bangsa ini, "ujar  fadel Muhammad menjelaskan dengan mitra kerjanya.

Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 13
Baner