LINTAS INDONESIA- Jakarta. Banyaknya  persoalan di negeri ini nampaknya belum juga berakhir, salah satu permasalahan paling esensi adalah. Pencurian ikan, atau disebut ‘ilegal fishing  kerap terjadi lagi di laut perairan Indonesia dua-tiga tahun terakhir ini.

Dimana peristiwa kapal patroli kita menangkap beberapa orang warga Malaysia masuk di kawasan laut Bintan Kepulauan Riau,harusnya kejadian tidak terulang lagi,tetapi kalau tidak dicegah maka  berapa besar ikan yang hilang dan berapa besar pula kerugian devisa negara.

Sementara itu baru-baru ini Presiden Sby,meresmikan  pacakar sia banda 2010 di Maros Ambon di sambut masyarakat Maluku sebab merupakan peningkatan produksi ikan nasional, diperkirakan potensi pendapatan 1-64 juta per ton, hal itu terdapat juga yang sering disebut dengan benteng laut di perairan Maluku seluas 600 ribu km persegi, hal tersebut merupakan modal besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana.

Setelah itu presiden SBY, menuju Maluku utara melayani 10,500 orang,dan melihat  kapal peserta sailpan bertambah menjadi 68 kapal, peserta sai banda 2010 dengan perserta nya dari beberapa negara seperti  Australia,Filipina,Finlandia,Amerika Serikat .

Melihat sejarah pada tahun 1966 bahwa Indonesia pernah memutuskan  hubungan diplomatik dengan Malaysia, pada masa Pesiden Soekarno, yang di sebut Trikora,hal itu dilakukan untuk menjaga kewibawaan NKRI

Menurut keterangan Ahmad Muqowam ketua Komisi IV  DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,ketika ditemui Lintas Indonesia.com di senayan  , menjelaskan secara tegas,” perlu adanya fungsi pengawasan  beberapa pihak, pemerintah daerah setempat khususnya bea-cukai dan pihak imigrasi, untuk menyelesaikan dan menjelaskan tentang kondisi  hal tersebut di laut perairan bahari Indonesia, “ujarnya penuh semangat

“Harapan ini tentunya  perlu keseriusan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menindak tegas hal tersebut di atas demi kesejahteraan Rakyat Indonesia,” ujarnya mengakhiri. (Agus Salim)