DPR Optimis E-KTP Selesai Sesuai Jadwal
Senin, 31 Oktober 2011 05:12
Lintas Indonesia - Komisi II DPR optimistis jika implementasi e-KTP bisa diselesaikan sesuai jadwal. Optimisme itu bisa digaransi melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawam Fauzi akan mundur apabila e-KTP tak selesai hingga 2012.

Keyakinan itu dikatakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faisal dan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Nurul Arifin di Jakarta, Senin (31/10).

Akbar mengapresiasi komitmen Gamawam Fauzi untuk merealisasikan e-KTP. Ia mengharapkan e-KTP membawa manfaat besar bagi masyarakat, termasuk penataan pembangunan di Tanah Air. Karena itu, DPR melalui Komisi II akan intensif mengawasi pelaksanaan e-KTP. Implementasi e-KTP jangan sampai kendor akibat persoalan yang terjadi di lapangan.

Pada sisi lain, Akbar mengingatkan pemerintah agar menata Nomor Induk Kependudukan (NIK). Muaranya, NIK mempermudah implementasi e-KTP agar berjalan lancar. Berdasarkan NIK yang rapi, diharapkan realisasi e-KTP tak menemui kendala. "Hanura konsisten meminta pemerintah menata NIK," kata dia.

Sementara itu, Nurul meminta koleganya Komisi II DPR tetap memberi semangat kepada pemerintah dalam melaksanakan program e-KTP. Dia meyakini reaalisasi e-KTP berjalan sukses. Dia menilai proyek e-KTP di Indonesia adalah program "gila" yang membutuhkan komitmen tinggi dan penanganan serius. Pasalnya, hingga akhir 2010 ditargetkan sebanyak 170 juta penduduk terlayani program e-KTP.

Untuk itu, masyarakat, himbau Nurul, harus optimistis bahwa e-KTP bisa berjalan sukses. "Saya yakin, dan menurut saya keyakinan itu harus ditularkan supaya semangatnya tumbuh," ujar Nurul.

Terkait masalah teknis yang masih terus menghantui pelaksanaan program e-KTP, Nurul meyakini dapat teratasi. "Masalah teknis di lapangan, baik secara operasional dan DDM, bisa diberikan solusi dengan pendampingan di lapangan oleh Kemendagri atau distibutor alatnya," tukas Nurul.

Bahkan, lanjut Nurul, pernyataan Gamawan Fauzi terkait kesiapannya untuk mundur dari posisi Menteri Dalam Negeri sudah cukup memberikan garansi bahwa bekas Gubernur Sumatera Barat itu serius dalam menjalankan proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

"Kita sabar dulu, Pak Menteri kan sudah mengatakan jika 2012 tidak selesai maka dia akan mundur," pungkas Nurul.

Juru bicara Kemendagri Reydonnizar Moenek menghargai kritikan yang dilontarkan anggota DPR dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menilik dinamika yang terjadi di lapangan. Namun seyogianya, kritikan itu jangan berlandaskan kepentingan kelompok.

Dia mengatakan, kritikan terhadap e-KTP harus berdasarkan data dan fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Jika tak memenuhi kaidah itu, kritikan tersebut bisa dikateorikan sebagai fitnah dengan tujuan yang kurang baik.

Ia menduga ada pihak tertentu sedang berupaya mengganggu pelasaksanaan e-KTP. Padahal, pemerintah sedang mengintensifkan pelaksanaan itu hingga ke 197 kota/kabupaten. Karena itu, pemerintah butuh dukungan dari semua komponen masyarakat untuk menyukseskan program itu.

"Pemerintah tak mungkin bisa mengerjakan sendiri jika tak didukung semua pihak," tegasnya. (yat/mi)
 
Baner