LINTAS INDONESIA - Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin (Fraksi PDIP) menilai secara teoritis pengiriman pasukan TNI untuk menyelamatkan dan mengevakuasi para WNI relawan yang diserang militer Israel memang dimungkinkan.

Akan tetapi ada banyak pertimbangan dan kendala yang menjadikan kemungkinan tersebut sulit diwujudkan. Kendala pertama terkait kemampuan teknis dan anggaran yang memadai untuk bisa mengirimkan sepasukan TNI ke wilayah tersebut.

“Dalam kapasitas memberikan perlindungan terhadap WNI, bisa saja TNI dikerahkan dan dikirimkan ke sana. Namun ada banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan. Pengirimannya kan terlalu jauh sementara kemampuan TNI terbatas, kita tidak punya kapal induk untuk mendukung pengerahan pasukan itu. Selain itu kita juga tidak punya hubungan diplomatik. Kalau pun dikirimkan pasukan, bisa berkembang jadi pertempuran bebas,” ujar Hasanuddin.

LINTAS INDONESIA - Otonomi Daerah membawa konsekwensi  logis kepada pemerintahan daerah berupa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar lainnya,Pola birokrasi yang selalu ingin dilayani disinyalir masih saja terjadi dan bukan sebaliknya,bila hal ini terus terjadi tanpa adanya perubahan kinerja aparat pemerintahan (khususnya pemimpin daerah )dikhawatirkan akan membekas menjadi sebuah mindset yang kemudian  hari akan mengganggu efektifitas kinerja pemerintah daerah.
"Padahal,semangat otonomi daerah  melalui UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah membuka kesempatan bagi setiap pemerintahan daerah untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat,sehingga patologi birokrasi dapat ditekan dan dihindarkan,dengan demikian akses masyarakat kepada pemerintah akan semakin dekat."Ujar Drs H.M Parawansa saat memulai seminar Nasional "OTONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT" DI selenggarakan oleh Dept OTDA PKMN KAHMI

Desentralisasi sebagai alternatif dari sentralisasi sering dianggap  sebagai kekuatan yang mampu membawa kebijakan  pembangunan  lebih dekat dengan masyarakat,selain untuk mendorong pertumbuhan,melalui transfer urusan-urusan pemerintahan kedaerah,berbagai prosedur dan tetek bengek yang menghadapi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat,termasuk pasar,dapat diminimalisir,namun hal ini sangat berbeda dilapangan dimana terjadi kesulitan implementasi,jelas ini terjadi," kurangnya komitmen dan dukungan elite politik nasional,desentralisasi berarti adanya kehilangan kekuasaan dan otoritas elit nasional,untuk itu tidak jarang,mereka enggan melaksanakan kebijakan desentralisasi karena takut kehilangan kekuasaan,kalo pun ada kebijakan,mereka enggan mewujudkan sebagai sebuah realita,ujar Kacung  Marijan (guru BesarFISIP UNAIR)menjelaskan pada sesion kedua

LINTAS INDONESIA -Terpilihnya Hilman Ismail Hasan Metareum di Muktamar III GMPI di asrama haji Bekasi Jawa Barat menimbulkan ketidak puasan pihak kubu Qoyum Al-jabar,tersirat kabar tokoh muda PPP ini akan membuat GMPI tandingan

1. LINTAS INDONESIA - Ada perasaan bahagia dan terharu saat terpilihnya Hilman Ismail Hasan Metareum di-Muktamar III GMPI bagi kelompok muda dan senior di partai lambang Ka'bah ,karena momentum ini  bisa langkah awal kebangkitan untuk memenangkan pemilu 2014,setidaknya kompromi dapat dirasakan karena tidak ada tarik menarik perebutan Formatur saat pemilihan walaupun ada death lock sampai tengah malam namun tidak mengurangi kesuksesan peristiwa akbar di GMPI

LINTAS INDONESIA - Ada pertaruhan besar bagi para kiai yang terus bermanufer dalam kancah politik kekuasaan. Yakni pertaruhan “kuasa moral” kiai dalam melumpuhkan, menghancurkan, dan memutus jaring kuasa politik yang dalam bahasa YB Mangunwijaya (1997:4), dunia politik digenangi dan dirembesi jiwa korup, mental mencuri, bohong, main tipu, suka yang semu, urik, tidak kenal fair play, dan telah mencengkeram bangsa.

Di tengah pertaruhan inilah seringkali kiai gagal menjalan peran profetiknya di dunia politik kekuasaan. Kiai gampang di”kibuli” para politisi yang memang mudah main “silat lidah”, sementara kiai berdiri dengan pakem politiknya yang kaku dan normative. Massa besar yang berada dibelakang kiai hanya dijadikan modal social politisi untuk melanggengkan kekuasaan yang mengibuli. Kiai akhirnya kerap “jatuh” dalam dunia politik bahkan sekarang malah dijauhi umatnya, karena telah “terinfeksi” oleh kotornya politik kuasa.