Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Keluarga Besar Marhaenis Eko Suwanto, Senin (1/3), mengatakan pembiaran skandal Bank Century oleh presiden ditandai kerancuan pelaporan ketua KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) apakah kepada Presiden SBY atau Pejabat Presiden Jusuf Kalla karena saat itu SBY berkunjung ke Amerika.

Selain itu, Presiden SBY dinilai tidak tegas dalam menyikapi polemik berkepanjangan antara
dirinya dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan anggota KSSK (Menteri Keuangan Sri
Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono) tentang kebijakan bailout Bank
Century.

Bahkan, ujar Eko, Wapres Jusuf Kalla yang saat itu berperan sebagai pejabat presiden mengatakan bahwa bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun merupakan perampokan.

Sejak proses merger hingga bailout Bank Century kami menduga telah terjadi tindak pidana perbankan, tindak pidana umum, tidak pidana korupsi, pencucian uang, dan proses bailout itu diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara, katanya di Yogyakarta.

Eko mengungkapkan, pihaknya juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri untuk segera mengusut, menyelidiki, dan menyidik secara mendalam kasus tersebut, termasuk menindaklanjuti temuan Pansus Bank Century DPR RI.

Semua yang diduga terlibat harus diproses hukum se adil-adilnya, termasuk memanggil SBY jika keterangannya diperlukan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengajak seluruh komponen masyarakat senantiasa mengawasi proses penyelesian skandal Bank Century agar tidak terjadi politik dagang sapi atau barter perkara.

Kita juga mendesak DPR RI agar tidak terlibat dalam politik dagang sapi dan berani mengungkap kebenaran dalam sidang paripurna yang menetapkan rekomendasi Pansus Bank Century,ujar Eko. (MI/Tam)