LINTAS INDONESIA - Otonomi Daerah membawa konsekwensi  logis kepada pemerintahan daerah berupa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar lainnya,Pola birokrasi yang selalu ingin dilayani disinyalir masih saja terjadi dan bukan sebaliknya,bila hal ini terus terjadi tanpa adanya perubahan kinerja aparat pemerintahan (khususnya pemimpin daerah )dikhawatirkan akan membekas menjadi sebuah mindset yang kemudian  hari akan mengganggu efektifitas kinerja pemerintah daerah.
"Padahal,semangat otonomi daerah  melalui UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah membuka kesempatan bagi setiap pemerintahan daerah untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat,sehingga patologi birokrasi dapat ditekan dan dihindarkan,dengan demikian akses masyarakat kepada pemerintah akan semakin dekat."Ujar Drs H.M Parawansa saat memulai seminar Nasional "OTONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT" DI selenggarakan oleh Dept OTDA PKMN KAHMI

Desentralisasi sebagai alternatif dari sentralisasi sering dianggap  sebagai kekuatan yang mampu membawa kebijakan  pembangunan  lebih dekat dengan masyarakat,selain untuk mendorong pertumbuhan,melalui transfer urusan-urusan pemerintahan kedaerah,berbagai prosedur dan tetek bengek yang menghadapi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat,termasuk pasar,dapat diminimalisir,namun hal ini sangat berbeda dilapangan dimana terjadi kesulitan implementasi,jelas ini terjadi," kurangnya komitmen dan dukungan elite politik nasional,desentralisasi berarti adanya kehilangan kekuasaan dan otoritas elit nasional,untuk itu tidak jarang,mereka enggan melaksanakan kebijakan desentralisasi karena takut kehilangan kekuasaan,kalo pun ada kebijakan,mereka enggan mewujudkan sebagai sebuah realita,ujar Kacung  Marijan (guru BesarFISIP UNAIR)menjelaskan pada sesion kedua

Pusat dan daerah  belum satu visi dalam konteks NKRI,"blom ada grand dsign relatif konferehensif,dimana terjadi revisi parsial untuk 5 tahun,kalaupun mau menata secara konsisten letaknya dipusat bukan didaerah Ujar  R.Siti Zuhro sebagai pembicara terakhir.

Pasca pilkada terjadi polarisasi dan berimplikasi pada kerja," nah yang sering terjadi adalah ego sektoral dan yang maraknya  pada konflik namun bagaimana bekerjasama tak pernah dilakukan selain itu RJMD perencanaan untuk membangun daerah nyaris tidak ada dan pemda  Propinsi pun tidak diberi kesempatan memberikan bimbingan,Ujar pengamat Politik LIPI mengakhiri diskusi(Alfian)