|
Amien Rais Nilai 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Kocar-Kacir |
|
Kamis, 28 Januari 2010 06:18 |
LINTAS INDONESIA- Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menilai kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono kocar-kacir karena adanya skandal Bank Century menyedot perhatian masyarakat luas.
Namun demikian ia tidak sepakat adanya upaya pemakzulan karena tidak ada signifikansinya.
“Kita kembalikan ke fokus lagi saja. Siapa saja pemimpin atau pejabat tinggi yang merobohkan pagar keuangan negara sehingga Robert Tantular bisa merampok Rp6,7 triliun, harus bertanggung jawab. Apakah dari pihak Bank Indonesia atau Departemen Keuangan. Siapa pelakunya harus dikejar sampai ke ujung bumi,†katanya.
Amien menilai, dalam kasus Bank Century sangat jelas ada tokoh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan yang paling bertanggungjawab.
“Bayangkan saja, seorang Menteri Keuangan melaporkan masalah pengelolaan uang negara melalui sms (short message service), kayak orang pacaran saja,†katanya saat
menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf dan Tanam Pohon Warga Muhammadiyah di
Sportorium Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (27/1).
|
|
Selanjutnya...
|
|
Ruhut Bangga Garuda di Kaos Armani |
|
Selasa, 26 Januari 2010 05:03 |
 LINTAS INDONESIA - Dibanding pihak yang mengkritik, pihak yang bangga atas pemakaian gambar mirip Garuda di kaos Armani Exchange, tampaknya lebih banyak. Masuk dalam barisan ini adalah politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
"Kalau betul itu ada, aku bangga," kata Ruhut sambil tertawa, saat dijumpai di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2010).
Armani Exchange adalah salah satu label dari rumah mode berkelas tinggi, Giorgio Armani. Armani Exchange ditujukan pada kawula muda sehingga range harganya cukup 'terjangkau'. Kaos bergambar mirip Garuda bernama studded eagle, dibanderol 29 dolar (sekitar Rp 270 ribu), didiskon dari harga resmi 42 dolar.
Ruhut menilai penggunaan Garuda adalah bentuk penghargaan tak ternilai bagi pembuat lambang negara Indonesia ini.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Ketua DPR: Tidak Ada Keputusan Politik, Tak Harus Koordinasi |
|
Jumat, 22 Januari 2010 07:04 |
LINTAS INDONESIA - Pertemuan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor tidak menghasilkan keputusan politik apapun. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara di MPR sebelumnya.
"Tidak ada keputusan politik sehingga tidak mengharuskan koordinasi. Kita hanya ingin bagaimana lembaga tinggi negara dapat bekerja efektif," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/1/2010).
|
|
Selanjutnya...
|
|
Rita terpilih calon Bupati Kukar melalui mekanisme partai Golkar |
|
Kamis, 07 Januari 2010 00:36 |
|
LINTAS INDONESIA- Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), HM Mukmin Faisyal membantah bahwa Rita akan dicopot sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kukar, dengan alasan bahwa untuk memberhentikan atau memecat seorang kader tidak mudah dan harus ada alasan yang jelas,dalam menyikapi"Isu itu merupakan upaya untuk menjatuhkan Rita yang akan maju pada pemilihan Bupati Kukar periode mendatang," kata Mukmin Faisyal |
|
Selanjutnya...
|
|
Unjuk Rasa Akan Digelar kembali di Jakarta |
|
Senin, 04 Januari 2010 04:04 |
LINTAS INDONESIA - Para peserta aksi di depan KPK bertujuan antara lain agar komisi antikorupsi tersebut segera memberantas berbagai kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air.pada sekitar pukul 10.00 WIB.
Pada jam yang sama, aksi demonstrasi kedua dijadwalkan terjadi di depan Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Skandal Bank Century, Pimpinan DPR Belum Terima Surat Pansus |
|
Senin, 28 Desember 2009 09:43 |
LINTAS INDONESIA -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan belum menerima surat tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century berkaitan dengan usulan penonaktifan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada 18 Desember lalu, Pansus menyatakan telah mengirim surat tersebut ke pimpinan DPR.
"Saya sudah cek ke Sekretariat DPR dan tidak ada surat masuk dari Pansus," kata Marzuki di Gedung DPR, Senin, 28 Desember 2009.
Sebab itu, kata Marzuki, penonaktifan Boediono dan Sri belum diagendakan dalam rapat pimpinan. Pimpinan baru dapat membahas imbauan Pansus tersebut jika surat telah sampai.
"Kemudian pimpinan membacakan dalam sidang paripurna. Tentu ada silang pendapat di sana," ujar Marzuki.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Kisruh Daftar Pemilih Tetap, Serikat Pengacara Rakyat Gugat SBY dan KPU |
|
Senin, 21 Desember 2009 07:03 |
LINTAS INDONESIA -Kisruh soal daftar pemilih tetap masuk ke jalur hukum. FX Arief Poyuono dari Serikat Pengacara Rakyat, melayangkan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Presiden Yudhoyono cq Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 25 Maret 2009.
Menurut kuasa hukum pemohon, Habiburokhman gugatan diajukan karena ada masalah ketidakpastian daftar pemilih tetap. "Gugatan tersebut untuk meminta majelis hakim menyatakan KPU dan Presiden melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan ketidakakuratan DPT Pemilu," kata Habiburokhman kepada wartawan siang ini.
Ditambahkan dia, pemohon minta pada pengadilan membuat provisi KPU harus memperbaiki daftar pemilih tetap dengan perintah dan pengawasan dari pengadilan.
Menurut Habiburokhman pemilu tak bisa diundur hanya karena permasalahan daftar pemilih tetap. "Kalau diundur pilpres juga akan mundur, sementara pemerintahan Yudhoyono cuma sampai Oktober," kata dia.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Angket Century, Burhanuddin Bantah BI Tidak Tegas |
|
Senin, 21 Desember 2009 06:57 |
LINTAS INDONESIA - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah membantah jika lembaga yang pernah ia pimpin tidak tegas terhadap Bank Century.
Burhanuddin mengatakan BI bertugas untuk menyehatkan dan menyelamatkan industri perbankan. Dalam konteks tugas itu, kata Burhanuddin, BI tentu memberikan fasilitas tertentu.
"Misalnya, kalau kita mau membangun UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di satu daerah, tentu ada himbauan gara permintaan diberi fasilitas dan diprioritaskan. Ini juga sama," kata dia dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Century di DPR, Senin 21 Desember 2009.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Tekad SBY Berantas Mafia Hukum Hanya Retorika |
|
Selasa, 15 Desember 2009 16:49 |
LINTAS INDONESIA-Tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas mafia hukum dinilai banyak pihak sebagai retorika semata. Nyatanya, hingga satu bulan komitmen Yudhoyono itu disampaikan melalui pidatonya, fenomena mafia hukum masih merebak di institusi-institusi penegak hukum.
Hal itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dan Ketua Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Memberantas Mafia Hukum di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (15/12).
Ray Rangkuti mengatakan, penunjukkan lembaga Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk memberantas mafia hukum bukan karena niat suci Presiden untuk benar-benar memberantas mafia hukum, melainkan hanya untuk meredam kritik dan menjaga citranya di masyarakat.
Berbagai kritik masyarakat terkait praktek mafia hukum ini merebak saat rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo, dengan sejumlah pejabat di kepolisian dan Kejaksaan Agung diungkap Mahkamah Konstitusi.
|
|
Selanjutnya...
|
|
PDIP : Ichsan Haryono,menggantikan Murdaya Poo |
|
Minggu, 13 Desember 2009 12:36 |
LINTAS INDONESIA - Diduga tidak mendukung pencalonan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan saat pilpres, yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Murdaya dipecat, otomatis posisi Murdaya sebagai anggota DPR RI dari dapil Banten II gugur.
Menurut Ananta, penetapan Ichsan sebagai pengganti Murdaya sudah memenuhi ketentuan karena dia adalah caleg nomor urut dua di bawah Murdaya.
DPP PDI Perjuangan akan meneruskan proses pergantian antar waktu atas nama Murdaya Poo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Berapa lama proses itu tergantung dari kinerja KPU.
Caleg terpilih nomor urut satu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan (dapil) Banten II (Kota Cilegon, Kabupaten/Kota Serang) pada Pemilu 2009 lalu Murdaya Poo, oleh DPD PDIP Banten rencananya akan diganti oleh Ichsan Haryono, caleg nomor urut dua.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Politik
