POLITIK

DPR inginkan drama cicak-buaya jilid IV?

, LINTASINDONESIA.com
- FOTO | ISTIMEWA ]
LINTASINDONESIA.COM, -- Ngototnya DPR yang masih ingin kembali memanggil penyidik KPK dapat mengesankan wakil rakyat itu ingin mengadu antara kepolisian dan lembaga antirasuah tersebut. Pasalnya, pihak KPK menyatakan tak akan mengizinkan anggotanya menghadiri rapat Pansus.

Usai memanggil Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman yang menuai kontroversi, Pansus angket KPK ingin memanggil penyidik lain dengan alasan supaya ada perimbangan informasi. Yang diinginkan DPR adalah penyidik yang kontra dengan hak angket.

Menurut kabar yang beredar, surat undangan sudah dilayangkan DPR. Akan tetapi, belum ada konfirmasi apakah KPK akan mengizinkan penyidiknya untuk hadir.

Dirdik Penyidikan KPK Aris Budiman diketahui pro-hak angket. Dia sempat memberikan keterangan dalam rapat pansus pada Selasa (29/8/2017) lalu. Panggilan terhadap Aris dilakukan untuk mengklarifikasi informasi soal adanya penyidik KPK yang bertemu anggota DPR terkait kasus Miryam S Haryani. Diduga, ada penyidik KPK yang bekerja dengan membocorkan informasi ke pihak luar.

Dalam keterangannya saat itu Aris juga menyebut bahwa adanya friksi lantaran terdapat dua faksi di dalam tubuh penyidik KPK, yakni penyidik yang berasal dari anggota kepolisian dan juga penyidik internal KPK.

Aris sendiri harus disidang oleh pimpinan KPK karena kedatangannya tersebut. Dia disidang oleh Dewan Pertimbangan Pegawai pada Rabu (30/08) dengan alasan kehadirannya di Pansus tanpa sepengetahuan pimpinan.

Aris diduga sengaja melawan perintah pimpinan KPK untuk tak hadir dalam rapat pansus. Di DPR, Aris mengaku, selama 29 tahun bertugas, baru kali ini dia melawan pimpinan.

Menciptakan drama cicak-buaya jilid IV?

Dinamika yang dikembangkan oleh Pansus Hak Angket KPK menyiratkan asumsi pada benak banyak orang bahwa ada motif terselubung dalam pembentukan Pansus Angket ini, yakni menyebar opini beracun untuk menghabisi KPK.

Hal tersebut diduga untuk melegitimasi sejumlah langkah perubahan regulasi yang melemahkan KPK. Sinyal ini tampak dari pihak-pihak yang dipanggil DPR untuk dimintai keterangan, seperti penyidik dari kepolisian yang tidak pro-KPK, jaksa dan hakim.

Seperti kita ketahui, banyak dari tugas kejaksaan atau kepolisian yang diambil-alih oleh KPK. Pada ketiga lembaga tersebut, ada relasi yang berkebalikan dalam pencitraan di benak publik. Misalnya, ketika kepercayaan kepada KPK naik, kepercayaan terhadap polisi dan kejaksaan rendah.

Kita pun tahu bahwa tidak kali ini saja ada suara-suara dari DPR yang ingin memberangus KPK. Suara tersebut sudah muncul sejak mencuatnya drama cicak vs buaya jilid I pada 2008, antara KPK dan Susno Duaji (Kabareskrim Polri). Wacana menggoyang KPK muncul kembali pada laga cicak-buaya jilid II (antara KPK dan Polri pascapenetapan tersangka Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo di proyek simulator ujian SIM). Pada dua drama ini, presiden SBY turun tangan menengahi konflik.

Drama cicak-buaya jilid III kembali terjadi antara KPK dengan kepolisian, usai penetapan tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Budi menang melawan KPK dalam proses praperadilan, satu-satunya dalam sejarah. Kemenangan Budi dinilai banyak pihak tak dapat dilepaskan dari kedekatannya dengan penguasa saat ini. Berbeda dengan SBY, Jokowi tak pernah tampak melibatkan diri dalam perseteruan KPK vs Polri.

Kewenangan KPK yang luar biasa diduga menyebabkan lembaga penegak hukum yang lain kurang suka. Hal ini rawan dimanfaatkan DPR untuk dijadikan alasan melemahkan KPK dengan argumentasi bahwa organisasi penegak hukum lainnya mampu melakukan tugas-tugas KPK selama ini.

Metodologi DPR dalam memperoleh keterangan yang cukup mengada-ada, seperti mengunjungi safe house KPK, memanggil pelapor penyidik KPK Novel Baswedan dalam pencurian sarang burung walet menguatkan kesan bahwa DPR sengaja mencari-cari kesalahan lembaga antirasuah tersebut. Hal tersebut dianggap penting untuk menggiring opini negatif terhadap KPK yang memudahkan mereka mengambil keputusan.

KPK pada drama cicak-buaya jilid III jelas kalah, dan ini berpeluang terulang dalam drama terbaru. Pada drama jilid IV kali ini, jika kalah, dampak yang ditimbulkannya akan sangat besar karena berhadapan dengan DPR sebagai pembuat undang-undang.

Dalam kondisi seperti ini, semua pihak harus menunjukkan komitmennya pada penegakan hukum yang antikorupsi, yakni dengan cara mengevaluasi kinerja KPK untuk memperkuatnya, bukan sebaliknya. [RIMANEWS.COM)

Artikel Terkait
Terpopuler