Walhi Nilai Buruk, Mencatat Jejak Capres dan Cawapres terhadap Lingkungan PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Lintas Indonesia   
Jumat, 24 April 2009 06:10
LINTAS INDONESIA- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, rekam jejak para kandidat capres dan cawapres yang ada saat ini terhadap pelestarian lingkungan hidup ternyata kurang baik alias buruk. Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Furqon menyebut Undangan-undang batu bara tidak berpihak pada lingkungan dan rakyat sebagai salah satu contohnya. "Tahun 2007 ada 317 konflik agraris dan SDA yang tidak terselesaikan. Tahun 2008 terdapat 132 kasus. Sekarang rekam jejak para kandidat juga tidak dapat diharapkan," kata Berry dalam diskusi panel yang bertajuk Tantantangan Kepemimpinan Gerakan Politik Hijau Pasca Pemilu 2009, di Jakarta, Jumat (24/4). Selanjutnya, Berry membeberkan rekam jejak dari masing-masing capres dan cawapres. Untuk Jusuf Kalla, menurut Berry, melalui PT Bukaka melakukan ekspansi dengan membangun bendungan untuk mendirikan berbagai PLTA. Contohnya di Poso, dibangun PLTA 780 MW. Pembangunannya dilakukan sebelum amdal dikeluarkan. Selanjutnya, JK melalui pemerintah RI dan bekerjasama dengan GAM tanggal 31 Oktober 2004 membangun PLTA Pisangan I dan II di Aceh. "PLTA skala besar berdampak bagi petani yang ada di sekitar. Pembebasan tanah tidak adil, ada intimidasi dari TNI bekerja sama dngan parpol lokal," katanya. Berry juga mempersolakn pembangunan PLTU 10.000 MW yang berbasis batu bara, setelah kunjungannya ke RRC. "Padahal batubara itu energi yang tak diperbaharukan," terang Berry. Untuk SBY, Berry menyebut pemberian impunitas terhadap Lapindo Brantas yang telah menenggelamkan 800 hektar. SBY juga mengesyahkan PP Nomor 2 tahun 2008 yang memperbolehkan penambangan dilakukan di hutan lindung. "KLH memberikan label hijau pada dua perusahaan yang merusak lingkungan, yaitu PT. New Mont dan Freeport," terang dia. Untuk Megawati, Berry menyoroti Taufik Kiemas yang mempuntai 13 SPBU, yang kesemuanya menerobos jalur hijau. "Tahun 2004 ia mengeluarkan izin kepada 13 perusahaan tambang besar, untuk melakukan kegiatan pada hutan lindunng. Kementerian lingkungan hidup pada zaman Mega, menyebarkan data bohong tentang kasus Teluk Buyat," kata Berry. Untuk Prabowo, Berry menyebut capres dari Gerindra itu punya blok gas di Kalimantan dan Papua Barat. "Prabowo juga memiliki pabrik kertas yang bahan dasarnya dari kayu pinus. Padahal kita tahu, kayu pinus sangat tidak ramah dengan lingkungan. Industrinya banyak yang bermasalah," kata Berry. Bagaimana dengan Wiranto? Berry menyebut mantan Penglima TNI ini mendorong pemekaran Kodam dan Korem. Menurut Berry, jika Kodam dan Korem dikembangkan maka bisnis moneteral formal dan nonformal akan berkembang melalui koperasi. Selain itu, illegal logging juga akan berkembang, karena sarat keterlibatan TNI di lapangan. Sri Sultan Hamengkubowono X pun tak lepas dari sorotan. Melalui anaknya Gusti Pembayun, Sultan dituding bekerja sama dengan Sampoerna Grup, dan membuka pabrik rokok merk Kraton Dalem. Lalu mereka juga bermitra dengan perusahaan tambang asal Australia, membuka pertambangan pasir besi di Kulon Progo. "Selain itu, semua kandidat capres dan cawapres tidak ada yang memiliki program tentang lingkungan hidup. Apa masih pantas kita pilih?" tanya Berry.(kps/tammo)
 
Baner